Soekarno dan Nasakom


Soekarno dan Nasakom


Fluktuasi era reformasi menjadikan pancasila seolah dilupakan oleh banyak orang di Indonesia. Model sosialisasi pancasila di era orde lama dianggap bersifat indoktrinatif lantaran banyak entitas yang menyebabkan sikap antipati terhadap dasar Negara pancasila. Padahal, pancasila sebagai falsafah bangsa, pancasila sebagai ideology Negara dan pancasila megandung nilai serta prinsip-prinsip hidup dalam kehidupan majemuk anti kelas dan menempati hamparan luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai rumusan yang bersumber dari asas kebudayaan nusantara, pancasila adalah sebuah capaian kearifan bangsa Indonesia yang bersifat elastis dan akomodatif terhadap perubahan dan tuntunan zaman, yang mampu menjadi filter globalisasi dan sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi terciptanya kemajuan bangsa Indonesia, sepanjang ia terbuka dalam upaya-upaya reaktualisasi, revitalisasi dan sejenisnya.[1]

Setelah rezim orde baru yang berakhir pada 1998, falsafah Negara Indonesia Pancasila seakan juga hilang bersamaan dengan tamatnya rezim Presiden Soeharto. Hal demikian terbukti bahwa pancasila selalu hadir dalam torehan pidato yang disampaikan oleh kepala Negara dan pejabat dibawahnya. Berbagai upaya lainnya telah dilakukan dalam rangka reaktualisasi dan revitalisasi pancasila yang tertuang dalam beragam program nasional pendidikan dan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4). Hampir tiada hari tanpa pancasila.[2]

Di era reformasi saat ini banyak kalangan mengatas namakan islam yang kemudian menyuarakan fatwa-fatwanya yang mengandung unsur skisma, SARA dll, sehingga menimbulkan polemik luar biasa yang menyerang bangsa Indonesia sendiri. Makin mendalamnya pendirian atas keagamaan pergerakan Islam inilah yang kemudian menyebabkan keseganan kaum marxis untuk merapatkan diri dalam barisan Islam, dan makin kemukanya sifat internasional itulah oleh kaum Nasionalis “kolot” dipandang tersesat, bahkan sedang hampir kaum Nasionalis baik “kolot” maupun “muda”, baik evolusioner maupun revolusioner, sama berkeyakinan bahwa agama itu tidak boleh dibawa-bawa kedalam persoalan politik. Sebaliknya, kaum Islam yang fanatik pun juga menghina politik kebangsaan dari pihak kaum Nasionalis, menghina politik kerezekian dari kaum marxis, mereka memandang politik kebangsaan itu sangat sempit, dan mengatakan politik kerezekian itu sebagai politik kasar. Sehingga para kaum Nasionalis dan para kaum Marxis mengangap bahwa agama Islam, yang dinegeri-negeri Islam mengalami kerusakan dan begitu rendah derajatnya, hampir semuanya dibawah pemerintahan negeri-negeri barat.[3]

Dalam realitas empirik, itu sangat menggelitik sekali untuk kemudian peneliti mengangkat tema tersebut, karena peneliti melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini mengalami pertentangan ideology yang sangat hebat diantara kelompok-kelompok pergerakan Islam khususnya, bahkan sejumlah kalangan seolah-seolah tidak lagi menjadikan pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia. Kondisi bangsa ini sangat memprihatinkan sekali, menafikkan pancasila sebagai dasar ideology bangsa berarti sama halnya seperti tidak menghormati jasa-jasa para pejuang terdahulu kita.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya” (Bung Karno)[4].

Mencermati gegap gempita era reformasi, beragam pandangan bermunculan tentang bagaimana memposisikan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Bagi mereka yang tidak setuju dengan demokrasi sebagai system yang paling efektif bagi Indonesia dengan mudah mengasumsikan bahwa demokrasi liberal sebagai penyebab Indonesia dari keterpurukan. Menurut entitas ini semua masalah yang berkaitan dengan kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia bermuara kepada dihilangkannya Pancasila oleh Bangsa Indoenesia sendiri. Solusi utama dalam persoalan ini adalah kembali mereaktualisasi dan merevitalisasikan pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh orde baru atau masa sebelumnya.[5]

Keawaman masyarakat terhadap demokrasi dan nilai-nilai pancasila menajdi kendala serius bagi Indonesia yang tengah mewujudkan demokrasi yan sebenarnya. Demokrasi saat ini masih dipahami kebanyakan masyarakat sebagai tiket murah untuk bertindak melanggar hukum, menyuarakan hak dari pada kewajiban dan memaksakan kehendak pribadi dan kelompok.[6] Sikap-sikap pesimistis seperti ini harus dilawan atau dihilangkan  dengan  tindakan penyadaran bahwa demokrasi adalah system paling baik bagi Indonesia dan merupakan keputusan politik melalui jalan konstitusional yang sah dan harus diterima dan didukung  serta terus dikembangkan penerapan dan kualitasnya oleh semua komponen Bangsa.

Banyak orang yang menuduh Soekarno sebagai tokoh yang sekuler dan pro-komunis, tetapi juga tidak sedikit yang memuji beliau dan menganggapnya sebagai tokoh muslim yang mengagumkan. Syaikh Mahmud Syaltut asal Kairo adalah salah satu orang yang memuji demokrasi terpimpin. Bahkan, demokrasi terpimpin, yang didalam negeri sendiri diperdebatkan, justru dipuji oleh syaih Al-Azhar itu sebagai, “Lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha al-qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin”. (Tidak lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yan dijadikan oleh Al-qur’an sebagai dasar bagi kaum beriman).[7] Pemikiran muliya Bung Karno yang kita kenal dengan sebutan Pancasila tidak ada sedikitpun nilai-nilainya mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini dibuktikan oleh pancasila Bung Karno yang membela rakyat tertindas. Karenanya, ia mengutuk serangan Israel yang menindas orang-orang palestina yang sedang tertindas. Padahal, didalam negeri sendiri beliau kerap dipandang lebih sebagai kaum abangan dari pada kaum santri.[8] Pendek kata, sudah sempurna lah adanya kusut faham dikalangan bangsa Indonesia.

Islam sejati tidaklah anti Nasionalis tetapi Islam sejati tidaklah bersifat anti sosialis. Islam sejati itu mengandung tabiat-tabiat yang sosialis dan Nasionalis. Lihatlah tokoh-tokoh besar Mesir seperti Sayyed Jamaluddin Al-Afghani, Arabi Pasha, Musthafa Kamil, Muhammad Farid Bey, Ali Pasha, Ahmad bey agayeff, Muhammad Ali dan Syaukat Ali. Semunya adalah panglimanya Islam yang mengajarkan cinta bangsa, semuanya adalah propagandis Nasionalisme di masing-masing negerinya! Hendaklah pemimpin-pemimpin ini menjadi teladan bagi islamis-islamis kita yang begitu fanatik dan sempit budi, dan yang tidak suka mengetahui akan wajibnya merapatkan diri dengan gerakan bangsanya yang nasionalistis.[9]

Perlu kita fahami bahwa kaum islamis tidak boleh lupa, bahwa kapitalisme, musuh marxisme,  kapitalisme merupakan musuh islamisme pula! Sebab meerwarde menurut faham marxisme pada hakekatnya adalah sama halnya dengan riba’ dalam islam, Meerwarde, adalah teori: memakan hasil pekerjaan orang lain.[10]
“Janganlah memakan riba berlipat ganda dan perhatikanlah kewajibanmu terhadap Allah, semoga kamu menjadi orang yang beruntung”(QS: Ali-Imran : 129)

            Kalo kita lihat dari pandangan Soekarno mengenai Islam dan Pancasila, maka saya akan mengatakan Bung Karno adalah seorang sinkretis, tetap saja islamnya adalah islam sinkretis. Islam dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran dan pemikiran lainnya.[11]Didalam buku auto bigrafinya (penyambung lidah rakyat tahun 1926) dapat kita ketahui bahwa tampaknya ada kemungkinan Bungkarno dipengaruhi oleh pemikiran islam radikal yang berkembang pada masa-masa itu. Saya menemukan kemiripan pemikiran islam Soekarno dengan pemikiran islam Haji Misbach, seorang tokoh PKI yang awalnya adalah muballigh Muhammdiyah, yang teguh memegang islam saat beliau menjadi komunis sejati.[12]


[1] A. Ubaidillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) ,23
[2] A. Ubaidillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) ,25
[3] Ir. Soekarno, Kholid O. Santosa: Nasionalisme Islamisme Marxisme, (Bandung: SEGA ARSY, 2015) , 24
[4] Rhien Soemohadiwidjojo, Arini Tathagati:Bung Karno Sang Singa Podium (Jakarta: Second Hope, 2013), 418
[5] A. Ubaidillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) ,29
[6]A. Ubaidillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) ,26
[7] Nurani Soyomuktii, Abdul Qadir Saleh, Soekarno & Nasakom, (Yogyakarta; GARASI, 2016),200
[8] Nurani Soyomuktii, Abdul Qadir Saleh, Soekarno & Nasakom, (Yogyakarta; GARASI, 2016),200
[9] Ir. Soekarno, Kholid O. Santosa: Nasionalisme Islamisme Marxisme, (Bandung: SEGA ARSY, 2015) ,27
[10] Ir. Soekarno, Kholid O. Santosa: Nasionalisme Islamisme Marxisme, (Bandung: SEGA ARSY, 2015) ,28
[11] Nurani Soyomuktii, Abdul Qadir Saleh, Soekarno & Nasakom, (Yogyakarta; GARASI, 2016),201
[12] Nurani Soyomuktii, Abdul Qadir Saleh, Soekarno & Nasakom, (Yogyakarta; GARASI, 2016),202

Hubungi Kami