Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)


Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)


v  Hakikat Otonomi Daerah 

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah: 
  
Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi.
·         kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta.
·         Pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata.
      Kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.  
             Diantara argumentasi dalam memilih desentralisasi otonomi daerah yaitu :
  • Untuk terciptanya efisiensi dan efectivitas penyelenggaraan pemerintahan.
  • dIADDDDDDDDDDDIATNKSebagai sarana pendidik politik.
  •  Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan
  • Stabilitas politik menurut Sharpe stabilits politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, terjadinya pergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA di tahun 1957-1958, karena daerah melihat kekuasaan Pemerintah Jakarta yang sangat dominan.
  • Kesetaraan politik 
  • Akuntabilitas publik desentralisasi otonomi daerah pada dasarnya adalah transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan maupun budaya politik.

v  Visi Otonomi Daerah

Mengingat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan  berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas  pertanggungjawaban publik. 

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca-proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun 1945. Ini merupakan hasil dari  berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa  pemerintahan kolonial. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukanm BPRD. Di dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan kepada daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan  pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
·     
  • Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
  • Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi lus, nyata, dan bertanggung jawab. 
  • Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
  • Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
  • Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  •  Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gurbenur sebagai wakil pemerintah.
  •  Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah,
Terdapat faktor-faktor  prakondisi yang diharapkan dari pemerintah daerah, antara lain:
  • Fasilitas
  • Pemerintah daerah harus kreatif 
  • Politik lokal yang stabil 
  • Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/Ngo.

Hal lain yang tidak kalah  penting adalah keharusan pemerintah daerah untuk menjaga empat konsensus kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
.
v  Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung

Dengan Pilkada langsung tersebut, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom, sebagaimana rakyat memilih presiden dan wakil presiden dan anggota DPD, DPR, DPRD. Penyelenggaraan Pilkada harus memenuhi beberapa criteria sebagai berikut: 

  • Langsung, rakyat sebagai pemilih memiliki hak ntuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
  • Umum, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang  berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 
  • Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
  • Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya  pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
  •  Jujur, dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  •  Adil, dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapat  perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.
            Namun demikian, Pilkada langsung tidak lepas dari sejumlah kelemahan yakni sebagai berkut; :
  • Dana yang dibutuhkan.
  • Membuka kemungkinan konflik elite dan massa.
  • Aktivitas rakyat terganggu.  
Namun demikian, Pilakda langsung memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya: 

  • ·         Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat. 
  • ·         Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi  politik yangtelah mencalonkannya.
  • Sistem Pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitas publik.
  • Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih berjalan seimbang.
  • Criteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.
  • Pilkada langsung sebagai wadah pendidikan politik rakyat 
  •  Kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi.
  • Pilkada langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan.
  •  Membangun stabilitas politik dan mencegah separatism.
  •  Kesetaraan politik.


Hubungi Kami