Motivasi seseorang masuk aliran kebatinan


      

      
    A.  Motivasi seseorang masuk aliran kebatinan
Ada beberapa motiv masyarakat menggemari aliran kebatinan. Menurut M.M. Djojodiguna bahwa alasan orang Indonesia menganut aliran kebatinan karena para pemimpin agama kurang memperhatikan soal kebatinan dan tidak cakap dalam menyimpulkan ajaran agamanya dalam prinsip-prinsip pokok yang sederhana, yang mudah dipergunakan sebagai pegangan bagi seorang manusia, bagaimana ia harus menentukan sikapnya, tingkah lakunya terhadap Tuhan, dan terhadap sesama manusia dalam menghadapi berbagai  kesulitan sehari-hari.
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh HM. Rasyidi. Menurutnya hal ini terjadi karena para ulama pada masa lampau banyak yang hanya mengetahui kitab-kitab yang dipelajari di pesantren adalah produk pada dua atau tiga abad yang lalu. Dan kitab-kitab yang dipelajarinya tersebut hanya pelajaran bahasa Arab dan fikih yang secara metodologi telah usang. Karena itu-lah maka para ulama tersebut tidak dapat menjiwai pesan Islam, mereka hanya merasakan formalitas semata-mata.
Selain alasan itu, kondisi Indonesia sendiri yang masih terdapat kalangan orang-orang Jawa abangan, agama suku pedalaman yang memiliki latar belakang tradisi kebudayaan spiritual nenek moyang yang masih kuat dipengaruhi oleh spiritualitas Hindu-Budha atau Hindu-Jawa. Dalam kasus aliran kebatinan ini, mereka yang Jawa abangan ini yang kemudian menganut kepercayaan kejawen atau aliran kebatinan tertentu yang sesuai dengan pandangan hidupnya.
Di samping faktor di atas, menurut Suwarno Imam masih banyak lagi faktor lainnya yang juga tak kalah pentingnya sebagai pemicu kenapa orang menganut aliran kebatinan, diantaranya; Pertama, Ajaran kebatinan dipandang lebih sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa daerah, dibandingkan dengan ajaran agama lainnya. Kedua, Amalan kebatinan dianggap tidak terlalu berat dibandingkan dengan amalan-amalan yang diajarkan agama lainnya. Amalan kebatinan lebih menitikberatkan penghayatan batin. Ketiga, di kalangan kebatinan ada yang dipercayai memiliki ilmu gaib dan melayani pengobatan penyakit secara gaib yang ternyata digemari oleh masyarakat. Keempat, Hak hidup dan kehidupan aliran kebatinan atau kepercayaan dilindungi oleh pemerintah semenjak ketetapan MPR RI tahun 1973 dan dikukuhkan kembali oleh Ketetapan MPR RI tahun 1978.

   B.    Kebatinan  dan Pencarian Identitas
Meskipun sejak kemunculannya, aliran kebatinan dianggap sebagai aliran sempalan yang menyimpang, akan tetapi perjuangan politik identitas yang dilakukan oleh aliran kebatinan ini sampailah pada titik legalitasnya meskipun tak cukup memuaskan.
Secara organisasi, perjuangan aliran kebatinan di mulai ketika BKKI melakukan kongres pertama di Semarang pada 19-21 Agustus 1955 yang dihadiri oleh 70 anggota aliran kebatinan. Dalam kongres ini dihasilkan kesepakatan akan definisi kebatinan yaitu; kebatinan adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning bawono. Selanjutnya pada kongres BKKI yang kedua di Solo tanggal 7-9 Agustus 1956 dilakukan perubahan definisi aliran kebatinan menjadi;  ”kebatinan adalah sumber asas dan sila ketuhanan yang maha esa, untuk mencapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup”. Alasan digantinya definisi kebatinan adalah karena pada definisi pertama masih ada kemungkinan bagi suatu aliran yang mengingkari dan memungkiri adanya Tuhan Yang Maha Esa.
Perjuangan selanjutnya adalah pada kongres BKKI yang ketiga di Jakarta 17-20 Juli 1958. Dalam kongres ini disepakati bahwa aliran kebatinan bukanlah klenik sebagaimana yang dituduhkan orang. Dan perjuangan aliran kebatinan untuk mendapatkan legalitasnya mulai berbuah ketika kongres ke empat di Malang pada bulan Juli 1960. Dalam kongres ini dibahas tentang nisbah antara aliran kebatinan dan agama pada dasarnya sama, hanya titik berat yang berbeda. Agama minitikberatkan penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia.
Perjuangan kelompok aliran kebatinan berbuah manis yakni ketika dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973-22 Maret 1973 yang mengakui eksistensi aliran kebatinan di Indonesia meskipun dengan nama lain yakni ”Aliran Kepercayaan”. 
Meskipun eksistensi secara legalitas diakui keberadaannya di Indonesia, akan tetapi dalam praktek kebijakan-kebijakannya kerapkali berprilaku tidak adil dan diskriminatif. Lihat saja, sampai saat ini pemerintah masih sering menuding agama atau kepercayaan masyarakat adat sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Akan tetapi sampai saat ini para penganut agama lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama induk yang sebenarnya. Menurut mereka, agama-agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) yang kini diakui secara resmi oleh pemerintah adalah justru merupakan agama impor (kiriman). Jauh sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun. Lalu mengapa mereka sampai saat ini masih mendapatkan diskriminasi pengakuan identitas?
Aliran-aliran kebatinan, kepercayaan sampai saat ini masih di anggap sebagai bukan agama, ia adalah produk manusia. Karena itu, kebatinan lebih tepat disebut dengan “kebudayaan spiritual” atau “kebudayaan batin”. Oleh sebab itu wajar dan tepat bila pemerintah kemudian memindahkan urusan kebatinan dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut PAMA PUJA (Panguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.
Salah satu bentuk diskriminasi lainnya adalah belum adanya pengakuan aliran-aliran kebatinan sebagai agama. Hal ini terlihat dari rumusan definisi agama versi pemerintah. Menurut pemerintah Indonesia,  “agama adalah sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci”. Dari definisi ini, maka aliran kebatinan tetap tidak diakui sebagai agama.
Kementerian Agama dalam hal ini hanya mengakui dan menetapkan enam agama secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Penetapan itu antara lain menyebutkan larangan melakukan penafsiran atau kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.” Ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan: “Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan”.
Salah satu korban dari kebijakan negara dalam soal ini adalah kelompok-kelompok penganut agama adat atau aliran kepercayaan. Mereka semuanya diarahkan kembali ke agama induk, misalnya para penganut Sunda Wiwitan (Baduy) diarahkan kembali ke agama Hindu. Bahkan aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri di luar agama, melainkan dipandang sebagai budaya saja.
Diskriminasi ini menurut hemat saya adalah hal yang aneh. Bukankah jika kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E , dijelaskan bahwa;
1.      Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
2.      Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Bahkan dalam Pasal 28I, juga dijelaskan pula;
1.       ... hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2.       Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Dalam Pasal 29
1.      Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2.      Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Bahkan dalam Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 dijelaskan;
1.      Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2.      Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dalam Hukum Internasional Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa;
1.      Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2.      Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
Di sinilah nampaknya agama-agama besar telah melakukan perselingkuhan dengan kekuasaan. Undang-undang yang dirancang nampaknya tidak hanya murni kepentingan hukum saja, akan tetapi juga di dalamnya kental kepentingan politik, sehingga undang-undang yang dirancang sangat bias kepentingan mayoritas dan menganaktirikan kelompok minoritas dalam hal ini agama atau kepercayaan lokal.

   C.  Dasar hukum aliran kepercayaan
Negara Indonesia adalah negara Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti setiap warga negaranya memiliki hak yang sama dengan yang lainnya termasuk para penganut aliran kepercayaan. Berikut dasar hukum yang seharusnya melindungi mereka dari diskriminasi:
1.      Dasar perundang-undangan
Di dalam UUD 1945 pasal 29 (1-2) dikatakan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya sesuai kepercayaannya itu.
2.      Dasar Hukum GBHN
Didalam garis-garis besar haluan Negara TAP MPR IV tanggal 2 Maret 1973dikatakan bahwa: a. atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan kepercayaan didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila. B. pembangunan agama dan kepercayaan ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun diantara sesama penganut kepercayaan.    


Hubungi Kami