MARHAENISME



Kendati Soekarno telah tiada, namun ajarannya tetap saja mempunyai nilai yang relevan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Istilah Marhaenisme pertama kali diawali dengan munculnya istilah Marhaen yang dicetuskan oleh Soekarno dalam pidato-pidatonya di berbagai tempat ketika memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, dan semakin sering dicetuskan oleh Soekarno pada tulisan-tulisannya di beberapa media cetak saat itu seperti Suluh
Indonesia Muda, Fikiran Rakyat, dan Pemandangan.[1]

Istilah Marhaenisme bahkan lebih tua dibandingkan dengan usia Republik Indonesia, karena istilah tersebut telah muncul pada masa sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia sebagai sebuah alat sekaligus teori perjuangan yang digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Bagi Soekarno ideologi marhaenisme adalah ideologi perjuangan bagi golongan masyarakat yang dimelaratkan oleh sistem kolonoalisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme. Adapun untuk dapat memahami marhaenisme menurut Soekarno harus menguasai dua pengetahuan:
Pertama           : Pengetahuan tentang situasi dan kondisi Indonesia.
Kedua             : Pengetahuan tentang Marxisme.

Marhaenisme adalah pemikiran yang murni dicetuskan oleh Bung Karno dan berangkat dari kebutuhan hidup manusia yang paling substansial dan bersifat universal, yaitu Tuntutan Budi Nurani Manusia (The Social Consience of Man), yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan hidup manusia yang hanya dapat terpenuhi apabila telah tercipta harmonisasi antara kemerdekaan individu dan keadilan sosial.
Pada kenyataannya tuntutan tersebut tidak dapat ditemukan pada saat itu, dan keprihatinan atas permasalahan (nasib bangsa Indonesia) inilah yang merupakan titik tolak dari pengkajian Bung Karno dalam melahirkan ideology marhanisme. Golongan masyarakat yang miskin dan melarat inilah yang disebut Soekarno marhaen.
Rumusan marhaenisme ini dijelaskan Bung Karno sebagai berikut :
1)      Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan negara yang didalam   segala halnya menyelamatkan kaum marhaen.
2)      Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum marhaen pada umumnya.
3)       Marhaenisme sekaligus sebagai asas dan cara perjuangan yang revolusioner menuju kepada terhapusnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

Bung Karno juga menyebut marhaenisme merupakan sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Hal ini menurut Soekarno dikarenakan nasionalisme kaum marhaen adalah nasionalisme yang berkeadilan sosial dan dikarenakan demokrasinya kaum marhaen adalah demokrasi yang berkeadilan  sosial.[2]
Pengertian marhaen yang merupakan asal-usul dicetuskannya ideologi marhaenisme menurut Soekarno adalah golongan masyarakat miskin yang terdiri dari tiga unsur :

1)      Unsur kaum proletar Indonesia atau disebut kaum buruh.
2)      Unsur kaum tani melarat Indonesia.
3)       Unsur kaum masyarakat melarat Indonesia lainnya.

Disini Soekarno membedakan secara tajam antara konsep marhaennya dengan konsep proletarian dari kaum sosialis barat, terutama komunis. Jika struktur masyarakat Eropa telah melahirkan kaum buruh sebagai golongan tertindas atau proletar, sebaliknya masyarakat yang belum industrialis di Indonesia mempunyai kaum marhaen yang sengsara dan melarat. Sebuah uraian mengenai keputusan partindo dianggap sebagai kelanjutan PNI yang bubar pada 1931 mengenai ideologi baru yang dikemukakan dalam sembilan tesis pokok marhaenisme dan marhaenis di Yogyakarta, seperti dasar pokok kedua menyatakan bahwa marhaen tidak hanya mengacu pada petani miskin tapi juga mencakup pada kaum proletar dan kaum melarat lainnya. Oleh karena itu, pada dasar pokok ketiga dinyatakan bahwa marhaen lebih luas dari proletar karena mencakup segala macam kaum melarat lainnya.[3]

Penemuan kata marhaen dikisahkan pertama kali dalam kuliah umum Soekarno, Shaping and Reshaping Indonesia di Bandung pada 3 juli 1957 yaitu ketika Soekarno berjalan-jalan disuatu sawah di Desa Cigalereng  Bandung beliau bertemu dengan seorang petani bernama marhaen. Ketika Soekarno bertanya kepada petani tersebut, siapa yang punya sawah yang bapak kerjakan? Sang petani menjawab, “milik saya!” “pacul ini punya siapa? Tanya Soekarno lagi. “milik saya!” jawab petani. “semua alat-alat ini punya siapa? Tanya Soekarno. “juga milik saya!”. Dari dialog dengan petani tersebut, soekarno berkesimpulan bahwa petani itu hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Kendati petani bekerja sendiri dengan modal dan kekuatan sendiri, ia tetap saja miskin. Oleh karena itu, Soekarno menggunakan nama “Marhaen” sebagai gambaran kemiskinan rakyat yang dimelaratkan oleh system kapitalisme, imprealisme, dan kolonialisme. [4]

Kapitalisme kata Soekarno dalam Indonesia menggugat (1930) “adalah suatu pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yan memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi”. Imprealisme “adalah suatu nafsu. Suatu system yang menguasai dan mempengaruhi ekonomi bangsa atau negeri lain. Kolonialisme “adalah sebagai anak kelahiran dari system imprealisme, dan imprealisme merupakan tingkat tertinggi dari kapitalisme.

Ketika kemerdekaan sudah diambang pintu, Soekarno menawarkan pancasila sebagai rujukan bersama dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUKPK) pada 12 juni 1945. Sebuah pidato yang ditafsirkan sebagai ikhtiar klasik dari gagasan politik yang dikembangkan hingga 1945. Kelima prinsip ditawarkan oleh Soekarno yaitu :


1)      kebangsaan Indonesia
2)      Internasioanasionalisme atau Prikemanusiaan
3)      Mufakat atau demokrasi
4)      Kesejahteraan social
5)      Ketuhanan yang berkebudayaan”.

Kalau pancasila diperas menjadi Trisila, akan menjadi :
a)      Sosio–Nasionalisme (Kebangsaan dan perikemanusiaan)
b)      Sosio-Demokrasi (Demokrasi dan Kesejahteraan).
c)      Ketuhanan yang maha Esa

Kalau Trisila diperas lagi menjadi menjadi Ekasila, maka akan menjadi “Gotong Royong”.

Marhaenisme ajaran Bung Karno sebagai ideologi perjuangan bagi kaum marhaen memiliki asas perjuangan sesuai dengan watak dan karakter ideologi marhaenisme. Perjuangan kaum marhaenis dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta beradab memerlukan suatu strategi dan cara yang disebut asas perjuangan.

            Sosio nasionalisme bertujuan memperbaiki keadaan di dalam masyarakat  sehingga tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada kaum sengsara. Sosio nasionalisme bertujuan untuk mencari kebebasan politik dan kebebasan ekonomi, kebebasan negeri dan kebebasan rezeki.

Sosio demokrasi lahir daripada sosio nasionalisme bertujuan mencari kebebasan politik dan ekonomi, kebebasan negeri dan rezeki, dan tidak hanya mengabdi kepada kepentingan sesuatu yang kecil melainkan kepada kepentingan masyarakat.

                Sosio nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang lapang dada, nasionalisme yang internasionalisme, nasionalisme yang bergetar hatinya untuk membela apabila melihat masih ada bangsa yang terjajah. Sosio nasionalisme bukanlah nasionalisme yang berpandangan sempit dan menumbuhkan chauvinisme jingoisme, intoleran atau disebut xeno phobia. Sosio nasionalisme juga bukan nasionalisme yang hanya berorientasi pada internasionalisme minded saja,[5]





[1]  .Kasenda Peter.Soeakrno Marxisme dan Leninisme. (Depok: komunitas bamboo.2014), hlm. 37
[2] . Lubis,Muhammad Ridwan, Pemikiran Soekarno tentang islam, Jakarta: CV Haji Maagung, 1992, hlm, 81
[3] . Kasenda Peter.Soeakrno Marxisme dan Leninisme. (Depok: komunitas bamboo.2014), hlm. 43
[4] . Kasenda Peter.Soeakrno Marxisme dan Leninisme. (Depok: komunitas bamboo.2014), hlm. 40
[5] (Drs. Budi Mulia Bangun dalam Bagin, Pemahaman Saya Tentang Ajaran Bung Karno. Jilid I. Jakarta : KKJ Berdikari, 2004, hal vii).


Hubungi Kami