Konstitusi dan Tata Perundang-Undangan Indonesia


Konstitusi dan Tata Perundang-Undangan Indonesia



Pengertian Konstitusi

Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, kedua istilah ini adalah konstitusi dan undang-undang dasa. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constitoe, yang berarti membentuk, ,aksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa latin kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni come berarti “bersama dengan” dan statuare, berarti “membuat sesuatu agar berdiri” atau mendirikan, menetapkan sesuatu.

Adapun UUD merupakan terjemahan dari istilah Belanda Groundwet kata ground berarti tanah atau dasar,dan wet berarti undang-undang. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyaraka. Konstitusi, menurut Imam Budiardjo, adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa, adapun UUD merupakan bagian tertulis dalam konstitusi dari pengertian diatas, konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut :

  • Himpunan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan pada penguasa
  • Dokument tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan
  •  Deskripsi yang menyangkut masalah HAM
Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Fungsi secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan  sewenang-wenang  pemerintah menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalism, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain.

Adapun menuurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeola menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu :
  • Jaminan hak-hak asasia manusia
  • Susunan ketata negaraan yang brsifat mendasar
  • Pembagian dan pembatasan kekuasaan
Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi :
1.      Anatomi kkekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
2.      Jamninan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
3.      Pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Sejarah Perkembangan Konstitusi

Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman yunani yang memiliki beberapa kumpulan huleom, kot athena pernah mempunyai tidak kurang dari II konstitusi, Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 150 buah konstitusi dan beberapa negara pada masa itu, pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kesimpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.

Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam madinah atau konstitusi Madina, piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam (622 M) merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan yahudi, kristen, islam,dan lain-lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban dalam hidup kemasyarakatan dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk.

Pada abad ke XVII kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istanatelah mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada 1776 dengan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat.

Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan UUD 1945 dirancang sejak 29 mei 1945 sampai 16 juli 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokoitsu zyumbi tyosakai yang beranggapan 62 diketauhui Mr. Radjiman widiodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah penyusun rancangan UUD namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan khususnya pada saat membahas masalah dasar negara.

Di akhir sidang 1 BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut dengan panitia sembilan, panitia ini pada 22 juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukaddimah UUD, hasil paniti sembilan ini kemudian diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 juli 1945, setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketahui oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia untuk mempersiapkankemerdekaan yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, sebagai wakilnya, para anggota PPKI antara lain Mr.radjiman wedyodiningrat, Kibagus hedikusumo, Prof.dr, Soepomo, Abdul kakdir, Dra yap jwan bing, dr. Muhammad Amir, Mr Abdul Abbas, Dr. Ratulangi, Andi pangirang, Mr. Latuhas Hary, Mr. Pudja, AH Hamidan, RP. Soeroso, Abdul wahid hasyim, dan Muhammad Hasan.

Undang-undang dasar atau konstitusi negara disahkan oleh PPKI pada hari sabtu 18 agustus 1945 dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara moderen karena telah meiliki suatu sistem ketata negaraan.

Perubahan Konstitusi di Indonesia 

Menurut Boediardjo ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model renewal dan amandemin.
  • Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat
  • Reprendum, pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan UU
  • Negara-negara bagian dalam, negara federal  ( misalnya Amerika serikat )
  • Perubahan yang dilakukan suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
Konstitusi Sebagai Peranti Kehidupan Kenegaraan Yang Demokratis 

Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip-prinsip dasar demokrasi ini sendiri.
  • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
  • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
  • Adanya jaminan penghargaan hak-hak individu warga negara dan penduduk negara
  • Pembatasan pemerintahan
  • Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasinal dan integritas wilayah
  • Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas
  • Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen
  • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara
Lembaga Kenegaraan Setelah Amandemen UUD 1945

Sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam pemerintah sebagai mana yang dikemukakan oleh Montesdoe dengan teori trias politicanya yang terkenal . menurutnya pada setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif,dan yudikatif.
Referensi ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan lembaga kenegaraan sebagai hasil dati proses amandemen  UUD 1945 dapat dilihat pada tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dengan yg dikelompokkan dalam kelembagaan diantaranya :
  •  Lembaga legislatif
·         MPR
·         DPR
·         DPD
  • Lembaga yudikatif
·         MA
·         MK
·         KY



Hubungi Kami