Konsep Negara Menurut Al-Farabi



       Nama asli beliau adalah Abu Nashr Muhammad ibn Tarkas Ibn Auzhalagh, namun dikalangan orang eropa beliau dikenal dengan nama Alpharabius. Dikalangan umat Muslim sendiri beliau dikenal dengan nama Al-Farabi, nama Al-farabi di nisbahkan pada nama tempat kelahirannya yaitu Farab. Beliau lahir di Utrar (farab)[1] pada tahun 257 H/870 M, dan meninggal di Damaskus pada tahun 339 H/950 M. dalam usia 80 tahun. Komunitas intelektual muslim abad pertengahan, dan pada periode modern, menganggap al-Farabi sebagai pemikir besar setelah Aristoteles. Tidak hanya itu, ia juga dianggap guru kedua (al-Mu’allim al-Tsani) yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam.
            Banyak faktor yang menyebabkan al-Farabi dianggap sebagai guru kedua. Pertama, karena kemampuannya yang menonjol dalam bidang logika sehingga ketika masih muda ia mampu melampaui gurunya, yaitu Matta‟ Ibn Yunus, seorang ahli logika Baghdad saat itu. Kedua, karena kemampuan mengulas pemikiran-pemikiran Aristoteles sehingga mudah dipahami generasi setelahnya.Ketiga, karena ia mampu menciptakan sistem filsafat yang lebih lengkap dibanding pendahulunya, al-Kindi, sehingga beberapa filosof setelahnya banyak yang berguru kepadanya, semisal IbnuSina, Ibnu Rusyd, dan filosof-filosof lain setelah mereka.
            Beliau pernah belajar bahasa Arab di Baghdad, kemudian belajar ilmu logika kepada Abu al-Bashar Matta ibn Yunus, dan belajar filsafat pada Yuhanna ibn Khailan. Masih banyak lagi riwayat pendidikan beliau namun penulis tidak menguraikan semuanya , karena penulis ingin konsentrasi di pemikiran politiknya.  Al-farabi merupakan failasuf yang begitu banyak membicarakan tentang persoalan social kemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah mahkluk social yang memiliki kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan pihak lain[2].
            Alfarabi menguraikan dalam bukunya yang berjudul Ara’ahl al-madinah, buku tersebut mempunyai kemiripan dengan buku Republik karya Plato, dalam hal kemasyarakatan pemikiran Al-farabi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Platonisme. Dalam buku tersebut Al-farabi membagi Negara menjadi dua bagian, yaitu;
1.      Negara Utama (Al-Madinah Al-fadhilah)
Al-farabi sebelum membicarakan tentang Negara, ia membahas tentang asal usul Negara. Negara menurut Al-farabi merupakan satu kesatuan yang sangat erat hubungannya dengan manusia satu dengan yang lainya dan saling bekerja sama demi mencapai kesejahteraan hidup. Salah satu elemen terbentuknya negara adalah manusia, maka al-Farabi memulai dengan pembahasan manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam karya fenomenal al-Farabi Ârâ‟ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah bahwa negara muncul dari sekumpulan manusia[3]. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang disebut al-Farabi dengan Asosiasi (al-Ijtimâ‟at al-Insâniyah). Negara laksana tubuh manusia, apabila satu organ tubuh manusia merasa sakit maka semua organ tubuh yang lain juga ikut sakit. Keselurahn anggota tubuh yang beragam ini dipimpin oleh satu anggota yang paling penting yaitu hati atau akal. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama.
Demikian juga dengan Negara utama, ia mempunyai masyarakat yang berbeda-beda kemampuannya, namun ketidak samaan itu bukan menjadi persoalan akan tetapi menjadi suatu kekuatan yang utuh. Al-Farabi membagi masyarakat kedalam dua kelompok besar, yakni masyarakat sempurna dan tidak sempurna. Masyarakat  sempurna adalah masyarakat kelompok besar, bisa berbentuk masyarakat kota, ataupun masyarakat yang terdiri dari beberapa bangsa yang bersatu dan bekerja sama secara internasional. Masyarakat tidak sempurna adalah kesatuan terkecil dari suatu kelompok manusia, seperti: rumah tangga dan desa. Masyarakat yang terbaik menurut al-Farabi adalah masyarakat yang bekerja sama serta saling bantu untuk mencapai kebahagiaan, masyarakat yang demikianlah yang dikatakan sebagai masyarakat yang utama[4].
Karena itu, masyarakat membutuhkan ketua atau pemimpin yang bertugas dan berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kompetensi yang berbeda itu untuk menuju kesempurnaan hidup. Al-Farabi mengibaratkan kota atau negara dengan susunan tubuh manusia yang harus selalu saling bekerjasama. Al-farabi tidak hanya berbicara tentang tatanan Negara namun juga berbicara tentang tingkatan manusia dan kapaisitas kemampuannya dalam sebuah Negara, ada yang menjadi kepala Negara, ada warga yang memiliki bakat dan kemampuannya bertugas membantu kepala Negara. Mereka yang bersama kepala Negara disebut sebagai masyarakat peringkat pertama, masyarakat yang membantu kinerja masyarakat pertama disebut sebagai masyarakat peringkat kedua, masyarakat yang tugasnya membantu masyarakat peringkat ke dua disebut masyarakat peringkat ketiga. Begitulah seterusnya[5].
Menurut Plato, kesengsaraan dunia tidak akan berakhir, sebelum failasuf menjadi pemimpin atau raja, sedangkan menurut Al-farabi, kepala Negara utama haruslah dari seorang failasuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio atau pun melalui wahyu.
2.      Lawan Negara Utama (Mudhahaddah al-madinah al-fadhilah)
Disamping Al-farabi menguraikan tentang Negara utama, Al-farabi juga mengemukakan tentang Negara yang rusak atau yang bertentangan dengan Negara utama, Al-farabi membagi Negara yang rusak menjadi empat bagian yaitu;
a)      Negara Bodoh (al-madinah al-jahiliah)
Yang dimaksud dengan Negara bodoh ini bahwa penduduknya tidak mengenal arti kebahagiaan itu sendiri, dan tidak mengerti tentang langkah-langkah untuk mencapai suatu kebahagiaan[6]. Bahkan sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh penduduknya untuk mencapai kebahagiaan. Kebaikan menurut mereka adalah badan sehat, harta cukup, dapat merasakan kesenangan lahiriah, sedangkan kebalikan dari itu adalah kesengsaraan. Dan apabila mereka diberikan pemahaman mengenai kebahagiaan mereka tidak mempercayainya[7].
b)      Negara Fasiq (al-madinah al-fasiqah)
Negara fasiq ini adalah Negara yang penduduknya sudah mengerti dan paham tentang kebahagiaan namun mereka tidak mengaplikasikannya dalam perbuatan sehari-hari. Apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang ia kerjakan. Jadi, persamaan antara warga dari negara fasik dan warga negara Ideal/Utama adalah  dari segi pendapat yang mereka yakini saja, tidak pada praktiknya.
c)      Negara Sesat (al-madinah al-dhallah)
Negara sesat adalah Negara yang penduduknya mempunyai pemikiran yang salah tentang Tuhan dan Fa’al atau fisik dan metafisika. Kepala negaranya tidak mengetahui tentang sesuatu yang benar kemudian ia berasumsi yang tidak tepat tentang kebenaran, sehingga pemimpin negara membawa rakyatnya kepada hasil asumsinya yang salah pula. Maka akhirnya terjadilah kesalahan secara kolektif.
d)     Negara yang Berubah al-madinah al-mutabaddilah)
Negara yang berubah, yang mana pada awalnya warganya mempunyai pemahaman atau pemikiran yang ideal seperti yang dimiliki oleh warga Negara utama, namun seiring berkembangnya zaman pemikiran itu berubah sehingga membuat Negara itu menjadi rusak.
B. Relevansi Antara Pandangan Politik Al-Farabi dengan Politik saat ini
  1. Asal mula negara
             Dalam Ârâ Ahl Al-Madînah Al-Fadlîlah, warga negara merupakan elemen penting dalam suatu negara, karena warga negara yang menentukan bentuk, sifat, serta jenis negara. Namun lebih dari itu, al-Farabi menganggap pemimpin negara sebagai faktor terpenting bagi maju atau mundurnya suatu negara. Kepala negara, menurut al-Farabi , bagaikan jantung bagi tubuh manusia.
          Dan pada saat ini, politik Indonesia memakai sistem demokratis. Yang mana  rakyat adalah aspek yang sangat penting di dalam suatu negara. Kemajuan negara tergantung pada rakyat dari negara itu sendiri. Di indonesia rakyatlah yang berperan penting terutama dalam pemilihan pemimpin. Rakyat mempunyai hak suara merak dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan harapan mereka masing-masing, tidak ada aspek pemaksaan oleh pihak lain[8]. Setelah seorang pemimpin dipilih oleh rakyat dan diresmikan jabatannya, maka pemimpin merupakan tonggak tertinggi dan harus bertanggung jawab kepada negara sesuai dengan janji-janji yang telah mereka buat  sebelumnya. Keberhasilan sebuah negara tergantung kepada orang yang menjalankannya. Pemimpin dan rakyat bagaikan organ-organ tubuh manusia yang harus saling bekerjasama. Di indonesia, pemimpin membuat peraturan-peraturan negara sesuai dengan persetujuan semua pihak dan dibuat dengan musyawarah agar tidak ada yang dirugikan.
  1. Konsep negara ideal
          Al-Farabi mengklasifikasikan negara berdasarkan ideologi, bukan berdasarkan sistem pemerintahan, seperti monarkhi, absolut, dan demokrasi. Al-Farabi tidak sependapat dengan pembagian negara secara modern yang berdasarkan kedaulatan rakyat, kekuasaan, dan hukum. Al-Farabi memiliki gagasan sendiri dalam hal ini. Sedangkan diindonesia mengklasifikasikan negara berdasarkan demokrasi. Pembagian wilayah di Indonesia dimulai dari rt/rw, lurah, kecamatan, kabupaten/kota, serta sampai kepada cakupan yang paling besar yaitu provinsi. Semua bagian-bagian itu mempunyai seorang pemimpin yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat.
  1. Kepala Negara Ideal
          Menurut al-Farabi, pemimpin negara utama adalah orang yang paling kuat akalnya. Al-Farabi memberikan alternatif persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemimpin negara utama. Yaitu sebagai berikut: Bijaksana (Hikmah); Mengerti dan mampu melaksanakan undang-undang; Memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan; Berpandangan futuristik; Mampu menasehati orang; dan berbadan sehat[9].
               Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kepemimpinan al-Farabi maka pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mampu berdikari, kuat, cerdas dalam memberikan solusi untuk problematika bangsa. Yaitu, pemimpin yang dari segi religius, filosofis, politis, etika dan moral mampu mengentaskan bangsa dari masalah-masalah yang sedang berkecamuk di Indonesia. Sehingga, dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur.
          Dari segi religius dan filosofis, pemimpin Indonesia haruslah merupakan pemimpin bijak yang mempunyai ilmu pengetahuan luas. Dari segi politis dan praktis, pemimpin Indonesia haruslah seorang yang mempunyai strategi cerdas untuk membawa Indonesai makmur dari segi ekonomi.Sebagai tonggak bangsa, pemimpin harus bisa membaca masalah sehingga mempunyai visi-misi yang jelas. Jika kita lihat pada kriteria Presiden Indonesia sekarang yaitu bapak jokowi. Menurut saya hampir memeenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Itu artinya Indonesia mempunyai harapan besar untuk menjadi Negara ideal karena kepala negaranya hampir memenuhi kualifaikasi.






[1] Dr. Muhammd Ikbal, Drs. H. Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta; Kencana, cet, ke-2, 2013), hlm. 10
[2] Dr. Muhammd Ikbal, Drs. H. Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta; Kencana, cet, ke-2, 2013), hlm. 15.

[3] Walisongo. (n.d). Pandangan politik al-farabi dan ibnu sina. Diakses pada 20 Desember 2018 dari http://eprints.walisongo.ac.id/4327/1/114111016.pdf
[4] Dr. Muhammd Ikbal, Drs. H. Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta; Kencana, cet, ke-2, 2013), hlm. 11.

[5] Yamani, Al-Farabi Filosof Politik Muslim, (Jakarta: Teraju, 2005). hlm. 21
[6] Dr. Muhammd Ikbal, Drs. H. Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta; Kencana, cet, ke-2, 2013), hlm. 11.
[7] Dr. Muhammd Ikbal, Drs. H. Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta; Kencana, cet, ke-2, 2013), hlm. 14.

[8] Walisongo. (n.d). Pandangan politik al-farabi dan ibnu sina. Diakses pada 20 Desember 2018 dari http://eprints.walisongo.ac.id/4327/1/114111016.pdf
[9] Yamani, Al-Farabi Filosof Politik Muslim, (Jakarta: Teraju, 2005). hlm. 52


Hubungi Kami