Ilmu Politik


       Ilmu Politik


       Istilah dunia ketiga mulai populer sejak tahun 60-an. Istilah tersebut diperkenalkan kepada publikyang berbahasa inggris, Peter Worsley (1964) dan Irving Louis Horowitz (1966) dalam bukunya three worlds of development. Dunia pada saat ini dilihat dari pola kemajuannya ditandai dengan tiga kelompok negara, yaitu dunia pertama yang disebut dunia bebas atau blok atlantik yang meliputi Eropa Non-Komunis dan Amerika Utara. Dunia kedua meliputi negara-negara Eropa Timur atau Blok Uni Sovyet, dan dunia ketiga meliputi Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada umumnya negara dunia ketiga adalah negara-negara yang terletak di sekitar dan diselatan katulistiwa, sedangkan dunia pertama dan kedua di sebelah utara. Dunia pertama dan kedua bersama-sama berpenduduk 30% dari jumlah penduduk seluruh dunia dan menghuni 40% daratan dari seluruhnya. Selebihnya adalah sejumlah besar negara merdeka yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga didalam negara dunia ketiga terdapat negara paling miskin di dunia dan secara teknologis sangat terbelakang. Namun negara-negara tersebut mempunyai sumber-sumber alam yang kaya raya dan potensial untuk mencapai kemajuan negaranya.

        Tamas Szentes, dalam bukunya yang berjudul The political Economy of Underdevelopment (1976), menyatakan bahwa keterbelakangan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu :
1.    Adanya keterbatasan Sumber-sumber, baik sumber alam maupun sumber manusia.
2.    Keterbelakangan danggap sebagai keterlambatan dalam arti lingkaran setan statik (static vicious         circle) atau sistem yang berkeseimbangan stabil semu (quasi-stable equilibrium system).
3.    Dapat dipandang sebagai keterikatan tradisi.
4.    Keterbelakangan dianggap sebagai kondisi yang bersifat historik sebagai akibat kesenjangan              yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang sementara negara lain sudah jauh              mendahului dengan kecepatan yang berbeda.
5.    Keterbelakangan dianggap sebagai akibat ketidakseimbangan dalam hubungan internasional.

            Hubungan yang terjalin antara negara maju dengan negara dunia ketiga bersifat hubungan ketergantungan. Hubungan ketergantungan terjadi karena negara dunia ketiga bergantung kepada negara maju yang memiliki modal dalam sistem perekonomian dunia yang kapitalis. Ketergantungan negara dunia ketiga terhadap dunia maju disebabkan oleh beberapa hal. Yanuar Ikbar menyatakan bahwa ada empat hal yang menyebakan ketergantungan antar negara berkembang terhadap negara maju (Ikbar, 2006:180).

  • alasan ekonomi. Alasan ekonomi ini lebih disebabkan pasca merdeka dan baru berdiri sebagai suatu negara baru, negara-negara dunia ketiga masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Sehingga, negara-negara tersebut berusaha untuk mencari bantuan kepada negara-negara maju agar membantunya dalam hal pembangunan.
  • Alasan teknologi, negara-negara maju memiliki kelebihan di bidang teknologi dibandingkan negara-negara dunia ketiga. Maka dari itu, secara tidak langsung negara-negara dunia ketiga berusaha untuk mendekati negara-negara maju demi mendapatkan transfer teknologi.
  • Masalah kemananan, sama halnya dengan bidang teknologi dalam bidang militerpun negaja-negara maju jauh lebih mapan sehingga banyak negara-negara dunia ketiga yang melakukan kerjasama bidang kemanan dengan negara-negara maju.
  • Masalah sosial lainnnya, yaitu merupakan upaya negara agar mencapai kesejahteraan rakyatnya. Negara-negara dunia ketiga melakukan pinjaman luar negeri untuk memperbaiki kehidupan yang menunjang bagi sarana dan prasana dalam negerinya sehingga kesejahteraan dalam negeri dapat tercapai.

       Agar terlepas dari ketergantungan ini maka negara dunia ketiga membentuk suatu solusi baru terkait dengan sistem perekonomian dunia yang kapitalis dan sistem perdagangan yang hanya menguntungkan negara maju saja. Solusi yang dicetuskan adalah Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order) yang mana negara dunia ketiga mendapatkan peran yang cukup dan mampu mengimbangi negara maju sehingga kegagalan industrialisasi tidak akan terjadi lagi. Namun, solusi ini juga gagal karena beberapa negara industri yang dipimpin AS menolak pengimplementasian NIEO.

             Politik di negara berkembang telah berulangkali terjadi dalam bentuk coup atau kontra coup, baik itu berhasil atau gagal, di sebagian besar republik Amerika Latin, di lima negara merdeka di dunia. Arab, di empat belas negara negara baru Afrika, dibeberapa negara AsiaTenggara dan di Pakistan. Peristiwa-peristiwa ini mengukuhkan fakta sejarah dan politik bahwa hila pemerintahan sipil tidak efektif, maka eksekutif tidak akan berhasil mengendalikan militer. Militer dapat mengambil alih pemerintahan dengan atau tanpa persetujuan para politisi sipil demi kepentingan atau bertentangan dengan kepentingan mereka untuk meniadakan satu kelompok sipil dan mendirikan lainnya, atau untuk menyingkirkan rival dalam militer.

            Negara baru adalah negara yang terbentuk setelah perang dunia kedua dan atau pada saat perang dingin berlangsung. Dan negara ini biasa disebut Negara Dunia Ketiga, istilah dunia ketiga muncul selama perang dingin untuk menentukan yang tetap tidak selaras dengan baik terhadap Nato (Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat dan sekutu yang mereka wakili sebagai Dunia Pertama), atau Blok Komunis (dengan Uni Soviet, Cina, Kuba, dan sekutu yang mereka wakili sebagai Dunia Kedua). Pengertian ini memberikan jalan luas dalam mengkatagorikan negara-negara di bumi menjadi tiga kelompok berdasarkan divisi sosial, politik, budaya dan ekonomi. Dunia Ketiga biasanya dipandang untuk mengkatagorikan banyak negara dengan masa lalu kolonial seperti Afrika, Amerika Latin, Oceania, dan Asia. Istilah ini juga kadang-kadang di ambil yang identik dengan negara-negara Non-Blok. Atau dalam bahasa sekarang ini Negara berkembang yang notabene negara yang masih tertinggal dari tiga segi yang sudah saya sebutkan tadi akan tetapi ada juga negara yang sudah dkatakan maju tapi masih menggantungkan semuanya pada negara Dunia Pertama seperti bahan produksinya masih di Impor dari negara yang pernah menjajah negara atau Negara Dunia Pertama tersebut. Negara baru ini rata bekas jajahan negara Dunia Pertama yang ada di Eropa.
            
        Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi ‘sebagian orang tersingkir’ dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang - orang yang mengkritiknya (Budiman,1995: 1-2).
            Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

            Teori Modernisasi muncul pada pasca perang dunia kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri; dari keterlibatan Amerika inilah negara-negara Eropa yang porak poranda seusai perang mulai bangkit dari keterpurukannya, keterlibatan ini bukan saja banyak ‘menolong’ negara-negara Eropa, tetapi di balik itu justru banyak memberikan keuntungan yang lebih bagi Amerika itu sendiri. Pada perkembangannya kemudian, keberhasila pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara dunia Ketiga, dan banyak memberikan bantuan untuk pembangunannya; dalam kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa, ternyata banyak mengalami.

        Kegagalan di negara-negara dunia Ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai teori Modernisasi (Budiman, dalam: Frank, 1984: ix). Asumsi dasar dari teori modernisasi mencakup: (1) Bertolak dari dua kutub dikotomis yaitu antara masyarakat modern (masyarakat negara-negara maju) dan masyarakat tradisional (masyarakat negara-negara berkembang); (2) Peranan negara-negara maju sangat dominan dan dianggap positif, yaitu dengan menularkan nilai-nilai modern disamping memberikan bantuan modal dan teknologi. Tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal; (3) Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan dan dimana saja (Budiman, dalam : Frank, 1984: x). Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi ini adalah, modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. Asumsi ini ternyata banyak menimbulkan komentar dari berbagai fihak, terytama dari kelompok pendukung teori Dependensi, sehingga timbul paradigma baru yang dikenal sebagai teori Modernisasi Baru (Suwarsono-So, 1991: 58-61)
           
            Teori Dependensi Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidak-puasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ke-tiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (‘the development of underdevelopment’). Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori Dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju(Budiman, dalam : Frank, 1984: xii-xiii).

         Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia Ketiga; (2) Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) Permasalah ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991: 111).

            Pelanggaran  Ham adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Namun tidak semua pelanggaran yang berkenaan dengan hak merupakan pelanggaran HAM. Yang termasuk dalam pelanggaran HAM diantaranya pelecehan dan pembunuhan, berikut penjelasan lengkap mengenai pelanggaran HAM dan Contoh Kasus Pelanggaran Ham di Indonesia.

            Peristiwa Tanjung Priok Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Sejumlah orang yang terlibat dalam kerusuhan diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, begitu pula dengan aparat militer, mereka diadili atas tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa ini dilatar belakangi masa Orde Baru.

            Kasus Pembunuhan Munir Munir Said Thalib adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, tanggal 8 Desember 1965. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat. Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik jelas, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. Pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja ia menaruh Arsenik di makanan Munir dan meninggal di pesawat.

            Kasus Munir merupakan contoh lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Kasus Munir juga merupakan hasil dari sisa-sisa pemerintahan orde baru yang saat itu lebih bersifat otoriter. Seharusnya kasus Munir ini dijadikan suatu pelajaran untuk bangsa ini agar meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter k arena setiap manusia atau warga Negara memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Sedangkan bangsa Indonesia saat ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi HAM seluruh masyarakat Indonesia.

            Dewasa ini beberapa negara Asia Timur muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Peran pemerintah di Asia Timur menjadi sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan menjadi isu controversial. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa stabilitas ekonomi makro telah membangun perekonomian negara-negara tersebut, juga dengan tingginya tingkat tabungan, akumulasi kapital fisik dan sumber daya manusia, dan peran aktif pemerintah dalam memonitor perkembangan ekonomi. Ciri-ciri umum perkembangan industri, seperti rancangan insentif untuk perusahaan-perusahaan terpilih, ketepatan barang-barang publik, infrastruktur superior, pendidikan, dan sebagainya ditekankan dalam kebanyakan kajian yang berhubungan dengan perkembangan industri di Asia Timur (Akkemik, 2009:1). Perkembangan ekonomi Jepang yang sangat cepat berhasil dengan penundaan oleh Newly Industrializing Countries (NIC’s) Asia Timur (Korea, Singapura, dan Taiwan) yang juga disebut dengan “late-industrializing economies” atau “Asian latecomers”.

            Sejak tahun 1960-an, NIC’s memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dengan industrialisasi yang cepat. Industrialisasi cepat tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengubah struktur dan aktivitas perekonomian dari perekonomian primer, seperti agrikultur dan manufaktur tekstil, menjadi industri maju seperti industroi bahan kimia, demi mencapai pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa. Sehingga jelas bahwa cepatnya pertumbuhan ekonomi tersebut tak lepas dari peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam perkembangan industri. Namun, kebijakan industrial tersebut menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang mengatakan bahwa kemajuan industri di negara NIC’s karena peran pasar dan peran pemerintah hanya membuat kegagalan pasar. Beberapa kajian empiris juga menekankan relevansi teori keuntungan komparatif neoklasik dan menekankan bahwa faktor-faktor penting dibalik kesuksesan kebijakan industrial negara NIC’s adalah karena adanya transfer teknologi, pembelajaran, dan kewiraswastaan pemerintah. Sementara itu, dalam tulisan Martin Hart-Landsberg dan Paul Burkett (1998) disebutkan bahwa industrialisasi di Asia Timur terjadi karena kapitalisme sebagai sistem pembagian kelas dengan akumulasi logis secara historis, munculnya sistem akumulasi regionalisasi berorientasi ekspor.


Hubungi Kami