Demokrasi dan Teori Praktik


Demokrasi dan Teori Praktik


Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu bentukan dari kata demos  (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan), secara istilah demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik yang paling baik dari sekian banyak sistem yang ada dewasa ini. Sedangkan demokrasi secara umum adalah suatu model pemerintahan atau sistem sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat untuk rakyat.

Menurut Sidney Hook, demokratis adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan –keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewas.

Philipp C. Schmitter, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakannya diwilayah publik. Dari beberapa kesimpulan pendapat para ahli tentang demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan.

Pemerintah demokrasi meliputi tiga hal yaitu :

  • Pemerintah dari rakyat

  •  Pemerintah oleh rakyat

  • Pemerintah untuk rakyat

  
             Proses datangnya demokrasi yaitu : pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Ada enam norma yang dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut;
 
  • Kesadaran akan pluralisme
  • Musyawarah
  •  Cara haruslah sejlan dengan tujuan
  • Norma kejujuran dalam pemufakatan
  • Kebebasan nurani
  •  Percobaan dan salah dalam berdemokrasi
Menurut J.Kristiadi ada sepuluh pilar demokrasi yaitu :
·         Kedaulatan rakyat
·         Pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah
·         Kekuasaan mayoritas (hasil pemilu)
·         Jaminan hak-hak minoritas
·         Jaminan HAM
·         Persamaan didepan hukum
·         Proses hukum yang berkeadilan
·         Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi
·         Pluralism sosial, ekonomi dan politik
Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yunani kuno berakhir berakhir pada abad pertengahan. Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta (Piagam besar) di Inggris.

Magna charta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja Jhon. Dalam magna charta ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin berapa hak dan khusus bawaannya.

Terdapat dua hal yang sangat mendasar dalam piagam ini :

  • Adanya pembatasan kekuasaan raja
  • Hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja
Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. Tujuan dari gerakan ini adalah gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja.
Trias Politica adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara yang menjadi tiga bentuk kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sejarah demokrasi di Indonesia dibagi kedalam empat priode yaitu : priode 1945-1959, priode 1959-1965, priode 1965-1998 dan priode pasca orde baru.

1.      Priode 1945-1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer.
2.      Priode 1959-1965
Priode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin (Guided democracy)
3.      Priode 1965-1998
Priode ini merupakan pemerintahan presiden soeharto dengan orde barunya. Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi yaitu :

  • Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya menegakkan kemabli asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
  • Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan layak bagi semua warga negara.
  • Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakiuan dan perlindungan HAM peradilan yang bebas tidak memihak.
4.     Priode pasca orde baru
Priode ini sering disebut dengan era reformasi. Priode ini erat dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen.

            Ada beberapa unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi yaitu : Negara hukum,
            Untuk mendukung terlaksananya demokrasi, perlu didukung oleh enam norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat pluralisme yaitu : (1) kesadaran akan adanya pluralisme. (2) musyawarah. (3) sejalan dengan tujuan. (4) ada norma kejujuran dan mufakat. (5) kebebasan nurani,persamaan hak dan kewajiban. (6) adanya trial and error (percobaan dan salah).
Masyarakat madani, aliansi kelompok strategis. Secara garis besar negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep yaitu rechhtsstaat dan rule of law. Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) adanya perlindungan terhadap HAM (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lemabaga negara unttuk menjamin persatuan HAM. (3) pemerintahan berdasarkan peraturan. (4) adanya peradilan administrasi. Adapun rule of law adalah sebagai berikut : (1) supremasi aturan-aturan hukum. (2) kesamaan kedudukan didepan hukum. (3) jaminan perlindungan HAM.

            Ciri-ciri negara hukum menurut Mahfud M.D sebagai berikut :
Ø  Adanya perlindungan konstitsional
Ø  Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
Ø  Adanya pemilu yang bebas
Ø  Adanya kebebasan menyatakan pendapat
Ø  Adanya kebebasan berserikat dan bereposisi
Ø  Adanya pendidikan kewarga negaraan

Tiga aspek landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan sebagai berikut:
Ø  Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah.
Ø  Susunan kekuasaan negara.
Ø  Kontrol rakyat

Sistem kepartaian yang berbeda pada setiap negara yaitu sebagai berikut :
v  Sistem satu partai : Sistem ini sama seperti tak ada partai ppolitik, karena hanya ada satu partai untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
v  Sistem Dwi partai : adalah sistem dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat
v  Sistem banyak (muliti) partai : sistem ini terdiri dari lebih dua partai.

Wacana tentang islam demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga pemikiran yaitu :
§  Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik berbeda
§  Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktekkan dinegara barat.
§  Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktekkan dinegara-negara maju.




Hubungi Kami