Civil Society


Civil Society
 
1.      Pengertian dan Makna
            Sjerah awal civil society tidak bisa dilepaskan dari Filusuf Yunani Aristoteles (384-322 SM), konsep civil society pada saat itu dkenal dengan istilah koinonia politik, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah koinonia politik ini oleh Aristoteles digunakan untuk menggambarkan sama di depan hukum.  Selanjutnya seorang negarawan Romawi Marcus Tulius Cisero (106-43 SM)  mengistilahkan masyarakat sipil dengan societies civiles, yaitu sebuah komunitas yang mesebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan ndominasi komunitas lainnya dengan tradisi politik kota (city) sebagai komponen utamanya. Rumusan tentang civil society kemudia dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704 M). menurut Hobbes , sebagai entitas negara civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak yang mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) antar warga negara. Sedangkan menurut John Locke, kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setia warga negara, civil society tidaklah absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak dapat dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan propesional.[1]
            Wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M), dan Antonio Gramsci (1891-1937 M). dalam pandangan ketiganya civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Selanjutnya Hegel juga menjelaskan bahwa dalam struktur sosial civil society terdapat tiga entitas sosial: keluarga, masyarakat sipil dan negara. Berbeda dengan Hegel, Karl Marx memandang civil society sebagai masyarakat borjuis. Dalam kontek hubungan produksi kapitalis, keberadaan civil society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Selanjutnya menurut Gramsci civil society merupakan tempat perebutan posisi hegemoni di luar kekuatan negara , aparat mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.[2]
            Menurut tokoh Cendikiawan Muslimin Indonesia Nurcholish Madjid, sesuai makna akar katanya yang berasal dari kata  (Arab) atau civility (Inggris), istilah Masyarakat Madani mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial. Sedangkan menurut Dawan Rahardjo mendefenisikan Masyarakat Madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam Maysrakat Madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat nonnegara.
            Dari berbagai pengertian yang dijelaskan oleh para ilmuan dan cendikiawan di atas dapat disimpulka bahwa, Masyarakat Madani (civil society) merupakan suatu perkumpulan atau peradaban masyarakat dimana di dalamnya terdapat toleransi, kebebasan, kesamaan di depan hukum, dan solidaritas yang tinggi yang menjadikan mereka bersatu dan kuat, mereka hidup berdampingan dalam suatu komunitas-komunitas tertentu yang solit, dan kekuatan mereka ini menjadi penyeimbang sekaligus pengontrol kekuatan negara (lembaga negara).

2.      Karakteristik Civil Society  
            Di dalam civil society atau dikenal dengan sebutan Masyarakat Madani terdapat beberapa unsur-unsur sosial yang menjadi karakteristinya. Beberapa pokok yang harus dimiliki oleh Msyarakat Mdani diantaranya adalah:[3]
a.       Wilayah Publik yang Bebas
Ruang Publik sarana untuk mengemukakan pendapat warga negara. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society.
b.      Demokrasi
Demokrasi adalah prasarat yang mutlak bagi keberadaan civil society. Tanpa Demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial-politik yang bersuber dan dilakukan oleh, dari dan untuk rakyat.

c.       Toleransi
Toleransi adalah sikapa saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Azyumardi Azra menyatakan bahwa dalam kerangka menciptakan kehidupan yang berkualitas dan berkeadaban (tamaddun/civility), Masyarakat Madani (civil society) menghajatkan sikap-sikap toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik di kalangan warga bangsa.
d.      Kemajemukan
Menurut Majid, pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuene engagement of diversities within the bonds of civility). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance).
e.       Keadilan Sosial
Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.
                        Civil society dapat memberikan sumbangan bagi konsolidasi demokrasi karena ia dapat menjembatani pemerintah dan warga negara melalui sejumlah mekanisme. Civil society dapat menstabilkan harapan, dan ini akan mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah; menjadi saluran bagi ekspresi masyarakat, dan hal ini membuat warga negara menjadi tidak teralienasi dari sistem yang ada.[4] 
  
           












[1] A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi Copyright 2003, 2011, h. 217-219.
[2] Ibid, h. 217
[3] Ibid, h. 225-227
[4] Saiful Mujani, MUSLIM DEMOKRAT, Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 20.
Hubungi Kami