Aliran Kebathinan



Menurut  Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar Agama. Aliran kepercayaan ada dua macam:
1.      Kepercayaa ang sifatnya tradisional da animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan orang-orang Perlami dan Pelebegu di Tapanuli.
2.      Golonga kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golonga inilah yang menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) telah sepakat memutuskan bahwa “kebatinan adlah sumber dan azas sila ke Tuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup”.
   A.    Corak yang Mempengaruhi Lahirnya Aliran Kebatinan
Setidaknya ada 4 corak yang mewarnai aliran kebatinan di Indonesia dan corak-corak inilah yang mempengaruhi tujuan penganutnya. Menurut Prof. Muhammad Muhsin Djayadiguna S.H. ada 4 cora yang mewarnai yaitu:
1.      Science Occulties: Yitu golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai kebutuan manusia.
2.      Mysticisme: Yaiti golongan yang berusaha menyatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia hidup agar dapat merasakan dan mengetahui hidup yang baqa sebelum mati.
3.      Metaphysic: Yaitu golongan ysng berniat mengenal tuhan da menembus alam rahasia yaitu dari mana manusia ini dan kemana hidup itu akhirnya pergi.
4.      Morale Religius: Yaitu golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia ini serta berusaha menciptakan masyarakat yang berdasarkan cinta kasih serta mengindahkan perintah Tuhan.
   B.    Legalitas Aliran Kepercayaan atau Kebatinan
Kita menyaksikan dewasa ini lahirnya sejumlah agam baru dan aliran-aliran baru dalam agama-agama lama. Mereka timbul dalam jumlah besar “agama baru”  yang kiini lazimnya disebut ‘kebatinan’ telah tersiar luas diseluruh Indonesia, diantara segala lapisan masyarakat. Pada tahun 1951 Kementrian Agama R.I. menyusun daftar aliran-aliran, keyakinan, kepercayaan dluar agam Islam, Kristen Protestant dan Katolik, Jumlahnya sebanyak 73. Kongres Kebatinan pada tahun 1959 dhadiri wakil-wakil dari 142 organisasi kebatinan. Jumlah itu naik sampai tidak kurang dari 300 pada tahun 1965. Sesudah itu banyak organisasi yang dibubarkan atau dibekukan, sebuah survei dibawah pimpinan Drs. Mahmud Usman pada tahun 1970, mendaftarkan hanya dalam kota-kota besar di Jawa, 151 aliran. Anka itu naik menurut berita antara 11 April 1972, sampai 217 aliran dengan tingkat pusat dan 427 bertingkat cabang, bersama 644. Diantaranya terdapat 149 di Jawa Tenga, 105 di Jawa Timur, 96 di Sumatra, 69 di Jawa Barat, 39 di Yogyakarta, 20 di Sulawesi dan seterusnya. Suatu jumlah yanng mengesankan tetapi tidak semua aliran Kepercayaan tercatat pada pendaftaran resmi.[1]
Hildred Geertz menggambarkan khazanah keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, asing-masing mempunyai Identitas budayanya sendiri-sendiri, lebih dari 250 bahasa daerah dipakai, dan hampir semua agama besar diwakili, selain agama asli yang banyak jumlahnya.[2]
Kementrian Budaya dan Pariwisata menyatakan, aliran kepercayaan adalah produk budaya bukan agama. Karena itu, pengelolaannya tidak di Kementrian Agama tapi di Kemenbudpar.

Sangat tepat.  Karena memang aliran-aliran itu adalah produk budaya dan tidak bisa disejajarkan dengan agama. Maka dari itu mereka itu harus diperlakukan sebagai budaya dan bukan agama. Tapi masalahnya, kalangan liberal dan kelompok anti-agama selalu berusaha untuk menyamakan aliran kepercayaan dengan agama dan duduk sederajat dengan agama-agama lain di Kementrian Agama. Bahkan, mereka juga menuntut adanya lembaga perkawinan sendiri, penguburan sendiri, masuk dalam kurikulum pendidikan dari SD–SMA, tempat ibadah sendiri, dan fasilitas lain.

       Sebenarnya, mereka tak memerlukan itu, karena tanpa disamakan dengan agama mereka telah dengan bebas menjalankan kepercayaan mereka selama ini. Diantara yang mereka jalankan selama ini adalah sama dengan ritual keagamaan. Jika mereka menuntut kuburan sendiri, lembaga perkawinan sendiri, termasuk identitas di KTP dan tanda pengenal lain justru menimbulkan masalah baru bagi mereka. Dengan identitas baru itu mereka justru akan menjadi ekslusif.



[1] Rahmat Subgya, Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama (Yogyakarta: Yayasan Kanasius, 1973), hlm. 9.
[2] Kementrian Agama RI, Dinamika Perkembangan Sistem Lepercayaan Lokal di Indonesia (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Agama, 2012), hlm. Xii.

Hubungi Kami