Akal Merdeka Muhammad Natsir


Akal Merdeka Muhammad Natsir

Islam menyikapi posisi Akal menurut Mohammad Natsir dalam bukunya yang berjudul Islam dan Akal Merdeka. Menurut Natsir Islam sangat menghormati Akal manusia, meletakkan akal pada tempat yang terhormat, menyuruh manusia untuk mempergunakan akal itu untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam. Natsir memperkuat argumennya dengan dalil naqili: “Agama itu adalah akal, tidak ada agama bagi seorang yang tidak mempunyai akal”. (Al-Hadits). Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang ada beberapa tanda untuk mereka yang mempunyai (mempergunakan) akalnya. (Q.S. Al- Imran : 190).[1]
Karya Natsir yang berjudul “Islam dan Akal Merdeka” pada awalnya adalah berupa seri-seri artikel dalam majalah “PANDJI ISLAM” Medan. Namun kemudian di kumpulkan menjadi satu buku dan di terbitkan pertama kali pada tahun 1947. A dapun karangan yang ditulis Natsir ini pada permulaan tahun empat puluhan berangkat dari dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits, serta sumber-sumber kecerdasan ilmiah. Karya ini di tujukan untuk golongan awam maupun intelektual untuk memperdalam semangat keagamaan dan pendidikan.[2]
Karya yang memfokuskan pembahasannya mengenai akal merdeka ini adalah kurang lebih ingin memberikan pembagian dan penjelasan bagaimana cara memfungsikan secara terang akan wilayah agama dan wilayah akal dalam fungsinya serta batasannya masing-masing. Barangkali ide-ide pemahaman seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Yakni berkaitan dengan problema mengenai kontroversi antara akal dan agama yang terbagi ke dalam dua aliran pemikiran.[3]
Aliran pertama adalah paham yang menggunakan akal secara dinamis, yang mana peran agama kemudian harus selalu menyesuaikan diri dengan peran akal. Pada zaman sekarang ini, barangkali kita bisa menyebut paham ini sebagai paham kaum liberalis. Sementara di pihak lain ada juga paham yang meyakini bahwa akal itu tidak boleh di hubungkan dalam urusan agama dan keagamaan.[4]
Perjuangan Mohammad Natsir tidak berhenti sampai kemerdekaan Indonesia. Mohammad Natsir salah seorang tokoh yang perjuangannya sering menjadi sasaran pandangan yang berbeda–beda, bertitik tolak dari permasalahan negara Islam atau negara Indonesia yang berdasarkan Islam, mendesak dikemukakan bahwa Islam memang senantiasa mendasari cita-cita perjuangan Natsir. Pada tahun 1930-an sampai awal 1940-an telah terjadi polemik yang menarik dan berbobot antara Natsir dan Soekarno, dua tokoh yang sangat kontras tetapi berimbang secara intelektual. Permasalah pokok dari polemik tersebut adalah Islam dan Nasionalisme.[5]
Pemikiran keduanya saling menjadi-jadi telihat dari karya Soekarno yang berjudul Islam Sontoloyo, Soekarno menyebutkan bahwa di zaman nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memaksa sabun dan kreolin dan gagasan itu dibantah lagi oleh Mohammad Natsir dalam artikel Islam dan Akal Merdeka yang mengkritik pemahaman Islam dari kacamata Soekarno dengan mengatakan “umpamanya lagi, sekarang dengan mikrosop kita suda bisa dapat tahu bahwa pada kidah anjing itu ada terdapat mikrob-mikrob yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Baik akan tetapi semata-mata ini saja belum bisa memberi kita hak untuk membuang cara mencuci yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itu. Demikian juga bila ada orang yang bisa melihat bahwa dalam sholat itu ada semacam gerak-badan (Sport). Dan kita sekarang sudah mendapat cara sport yang modern dan praktis. Kita boleh kerjakan sport itu, tapi apakah bisa salat itu lantas diganti saja dengan badminton, umpamanya?[6]
Pemikiran yang terlihat melalui kacamata masing-masing dan perspektif berbeda terhadap Islam itu sendiri. Satu sama lain saling membenarkan argumen dan seolah-olah menghakimi salah satu sama lain. Seolah-olah menolak terhadap faham keislaman. Penolakan terhadap Islam terus tejadi, bahkan ada yang sempat juga mengatakan bahwa Islam agama impor. Mungkin saking geramnya ingin menghabisi Islam. Pokoknya segala hal ditempuh. Tak heran bila Natsir pun tak mendapat tempat dalam sejarah Indonesia. Padahal kita semua tahu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno seperti ditulis M. Hatta dalam Demokrasi kita adalah inskonstitusional. Tapi karena Soekarno yang menang, maka menjadi sah.[7]
Perjuangan Natsir yang kemudian aktif di partai Masyumi, pada 1946, dalam kabinet Syahrir, diangkat sebagai Menteri Penerangan. Natsir dapat bertahan dalam jabatannya ini selama tiga kabinet hingga 1949. Satu hal yang perlu dicatat, ada April 1950, Natsir berjasa menyelamatkan republik ini dengan mosi integralnya yang terkenal. Mosi ini berhasil menyatukan kembali Indonesia yang terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian ke dalam republik. Seperti diketahui, baru beberapa tahun Indonesia merdeka, Belanda ingin menjajah kembai. Mereka melakukan agresi militer pertama pada 1947 dan kedua pada 1948. Akhirnya, untuk menghentikan pertikaian kedua negara ini, Belanda berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara federasi dalam Konferensi. Meja Bundar (KMB) 1949. Dengan demikian, Belanda lebih mudah melakukan politik divide et impera-nya.[8]
Pembentukan negara kesatuan, kata Natsir, hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik antara negara-negara bagian itu maupun antara golongan masyarakat kita pada umumnya. Usul Natsir ini, yang terkenal dengan nama “mosi integral”. Keberhasilan ini sekaligus menaikan pamor Natsir dan mengantarkannya ke puncak jabatan, perdana menteri.[9]
Dalam hubungan bentuk negara, penyelesaiannya rupanya tidak sesulit yang disangka semula. Dan mosi integral dari Natsir tadi memang telah memudahkan jalan bagi pembentukan negara kesatuan. Tetapi masalah ini timbul lagi pada sidang-sidang Konstituante di Bandung yang dibentuk tahun 1956. Konstituante itu sendiri, yang dibentuk berdasar hasil Pemilihan Umum tahun 1955.10 Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Dari komposisi ini terlihat tiga kekuatan politik Indonesia, yaitu nasionalis sekuler, Islam, dan Marxissme atau Sosialisme. Ketiga aliran dasar itu muncul ke permukaan dalam berbagai kelompok dan organisasi politik, dan mereka mengikuti pemilihan umum dengan penuh semangat dalam suasana bebas demokratis.[10]
Langkah selanjutnya dari faham-faham tersebut dikeluarkan segenap kemampuannya berdasarkan ideologi masing-masing pada Sidang Konstituante 1956-1959. Menjelang periode demokrasi terpimpin (1959-1965), sejarah Indonesia modern memasuki periode transisi setelah gagalnya demokrasi parlementer. Selama masa transisi ini, kekuatan-kekuatan politik Indonesia memindahkan “medan tempurnya” dari politik praktis kepada perjuangan ideologi tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante Republik Indonesia.[11]


[1]Natsir,  Islam Dan Akal Merdeka, ( Bandung : Sga Arsy, 2015 ), h. 21.
[2]Natsir,  Islam Dan Akal Merdeka, h.21.
[3]Natsir,  Islam Dan Akal Merdeka, h. 22.
[4]Natsir,  Islam Dan Akal Merdeka, h. 22.
[5]Waluyo, Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional, ( Yogyakarta: Ombak, 2009 ), h. 8.
[6]Soekarno, Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara, dalam Islam Sontoloyo, ( Bandung: Sega Arsy, 2015 ), h. 176-186.
[7]Eman Mulyaatman, dalam Majalah Sabili edisi khusus 100 Tahun M. Natsir, ( Bandung : Mizan, 2008 ), h. 211.
[8]Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasikhingga  Indonesia Kontemporer, ( Kencana:Jakarta, 2010, ), h. 220.
[9]Deliar Noer, Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, ( Jakarta: Grafiti ), h.
279.
[10]Syaifi’i Ma’arif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, ( LP3S:Jakarta, 1996 ), h.
123.
[11]Syaifi’i Ma’arif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, h. 125.

Hubungi Kami